Kepala Pusat Kebijakan Publik

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung · 📍 Pangkalpinang · Diposting 2026-10-04

FULL_TIME⭐ TERVERIFIKASI

Rp 15000000 - Rp 25000000 per bulan

Bergabunglah dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kepala Pusat Kebijakan Publik dan memimpin pengembangan dan pelaksanaan kebijakan publik strategis yang mendorong pertumbuhan regional dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah kesempatan unik untuk membentuk masa depan Pangkalpinang dengan memanfaatkan data dan analisis untuk membuat keputusan yang tepat.

Di Pusat Kebijakan Publik, Anda akan bekerja dengan tim yang berdedikasi untuk menganalisis tren, mengembangkan kebijakan inovatif, dan memastikan pelaksanaan yang efektif. Dengan menggunakan alat seperti Tableau dan Power BI, Anda akan memvisualisasikan data untuk mendukung keputusan strategis. Pengalaman dengan Sistem Informasi Manajemen Kebijakan (SIMPOL) atau alat serupa akan sangat membantu.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Menganalisis data dan tren untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan.
Memimpin tim analis kebijakan dalam pengumpulan, analisis, dan penyajian data.
Mengkoordinasikan dengan berbagai departemen dan lembaga untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif.
Membuat laporan dan presentasi kebijakan untuk pemerintah dan masyarakat.
Mengikuti perkembangan terkini dalam pengelolaan kebijakan publik dan teknologi informasi.
Menghadiri rapat dan acara untuk memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan.
Memastikan kompatibilitas kebijakan dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku.

🎓 Kualifikasi & Syarat

S1 atau S2 dalam bidang Ilmu Politik, Administrasi Publik, atau bidang terkait.
Minimal 5 tahun pengalaman dalam perencanaan dan pengelolaan kebijakan publik.
Pengalaman dalam menggunakan alat analisis data seperti Tableau, Power BI, atau alat serupa.
Pengalaman dengan Sistem Informasi Manajemen Kebijakan (SIMPOL) atau alat manajemen kebijakan lainnya.
Kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan presentasi yang kuat.
Kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berkoordinasi dengan berbagai departemen.
Kewarganegaraan Indonesia.
Memiliki sertifikasi dalam bidang kebijakan publik atau manajemen kebijakan akan menjadi nilai tambah.